Thursday, 15 November 2012

Tahun Baru Hijriyah yang Nirmakna

Semua orang mafhum jika negeri ini menyimpan sumber daya alam yang kaya raya dan melimpah. Semua juga tahu sumber daya manusia bangsa Indonesia sangat besar dan bisa potensial mengembangkan dirinya menjadi negara maju. Namun, kebanyakan orang pun tak habis pikir, kenapa sumber daya alam tersebut tak bisa dinikmati sendiri, kecuali hanya secuil saja. Selebihnya, sumber daya itu dinikmati oleh bangsa lain.
Bayangkan, jika satu jenis sumber daya  alam saja, seperti mineral dan tambang batu bara, yang keuntungannya tak lagi dinikmati penuh bangsa ini, melainkan perusahaan-perusahaan multinasional yang dimiliki negara-negara asing. Belum lagi sumber daya lainnya seperti aneka hayati yang berpendaran di laut, mulai dari beragam jenis ikan, mutiara, hingga harta karun yang nilainya tak kecil, itu juga diembat kapal-kapal asing yang mengambilnya secara ilegal.
Bangsa yang menurut data Kemendagri (31/12/2010) sudah mencapai 259 juta lebih, ini secara kasat memang mayoritas beragama Islam. Dan kita tahu prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam sangat menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tapi prinsip dan nilai itu seakan hanya sekadar menjadi pemanis bibir semata. Mudah diucapkan, tetapi enggan untuk diamalkan.
Sehingga yang muncul adalah sikap dan kelakuan yang hipokrit. Perilaku demikian cukup mudah ditandai dari dunia politik hingga merembet ke area sosial kemasyarakatan. Sebagian politisi, yang pada hakikatnya mewakili konsituten di lembaga legislatif, tampak begitu galak dan kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Tapi, belakangan diketahui publik bahwa di balik kegalakan dan kritisnya itu terdapat “maksud tertentu” untuk mendapatkan jatah proyek dimana mereka memiliki interest di bidang tersebut. Kelakuan seperti itu syukurnya bisa  terbongkar dan muncul ke publik saat aparat penegak hukum, semacam KPK, berhasil mengendusnya.
Penegak hukum yang sewajibnya menjaga integritas diri dan lembaganya serta, law enforcement, tapi ternyata beberapa di antara mereka malah terjerat kasus. Sebut saja mereka terseret kasus narkoba dan mafia hukum. Mereka terjerat kasus suap dengan pengusaha yang ingin memuluskan jalan bisnisnya. Demikian pula kasus penegak hukum seperti oknum polisi, jaksa, maupun hakim yang digelandang masuk penjara karena memakai narkoba, sudah menjadi menu pemberitaan di media.
Parahnya juga, praktik suap dan korupsi di negara kita sudah mengakar dan, sebagian pihak mengatakan, sudah membudaya. Praktik-praktik seperti ini dapat mudah ditelisik dari lingkungan paling kecil sekalipun, setingkat rukun tetangga, semacam pembuatan surat-surat kependudukan, izin mendirikan rumah/bangunan, dan lainnya.
Dalam proses menuju negara yang demokratis sekalipun praktik suap-menyuap dan korupsi sulit dibendung. Ajang pemilihan kepala desa (Pilkades) di banyak pelosok masih rawan dengan sogokan dari kandidat kades kepada para calon pemilih. Di tingkat yang lebih tinggi semacam pemilu dan pilkada, fakta suap pada konstituen tak bisa dibantah. Sebagian dari mereka yang berhasrat jadi anggota legislatif atau kepala daerah mesti mengeluarkan dana politik yang tak sedikit untuk meraih ambisinya itu.
Tahun baru Islam yang membawa semangat hijrah selalu menyapa setiap tahun. Jika benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, mestinya setiap Muslim memaknai tahun baru hijriyah sebagai momen untuk berubah. Berubah dari seorang Muslim yang masih mencampuradukkan antara haq dan batil, antara pahala dan dosa, dengan menjadi Muslim kaffah. Sayang, jika tahun baru dilewati tanpa makna! Wallahu a’lam.

No comments:

©